Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan energi terbarukan, termasuk penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Beberapa kebijakan dan peraturan pemerintah Bali terkait energi terbarukan dan PLTS di antaranya adalah:

Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi di Wilayah Bali. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan energi terbarukan dan konservasi energi di wilayah Bali serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pembangunan PLTS Atap Gedung di Wilayah Bali. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban pembangunan PLTS atap gedung untuk bangunan baru dan renovasi di wilayah Bali.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengembangan Energi Terbarukan di Wilayah Bali. Peraturan ini mengatur tentang pengembangan energi terbarukan di wilayah Bali, termasuk pengembangan PLTS dan pembangunan infrastruktur pendukungnya.

Bali Clean Energy Forum. Acara tahunan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan berfungsi sebagai forum untuk mempromosikan pengembangan energi terbarukan di wilayah Bali.

Penerapan sistem Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang rendah untuk bangunan yang memasang PLTS. Hal ini bertujuan untuk memberikan insentif bagi masyarakat untuk memasang PLTS di bangunan mereka.

Dalam upaya untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di wilayah Bali, Pemerintah Provinsi Bali juga aktif dalam melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat.